Bulan puasa atau Ramadan selalu membawa berkah tersendiri, terutama bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sepanjang bulan puasa, kita bisa melihat dengan mudah bermunculannya tenda-tenda takjil, pop-up booth, hingga kedai-kedai baru di berbagai sudut jalan. Momen ini memang menjadi peluang emas untuk meraup keuntungan. Namun, tahukah Anda bahwa membangun
bisnis kedai makanan minuman, meski berawal dari momen musiman, tetap membutuhkan landasan legalitas yang kuat?
Banyak pengusaha pemula yang terlalu fokus pada inovasi menu dan strategi pemasaran, namun mengabaikan aspek perizinan. Padahal, seiring dengan diperketatnya regulasi pemerintah—termasuk kewajiban sertifikasi halal yang sudah berlaku penuh—mengurus izin usaha bukan lagi sekadar formalitas, melainkan jaminan agar bisnis Anda bisa beroperasi dengan tenang, aman, dan siap untuk berkembang menjadi skala yang lebih besar setelah bulan puasa usai.
Bagi Anda yang sedang merintis atau berencana mengekspansi bisnis kedai makanan minuman, berikut adalah panduan perizinan terbaru yang wajib Anda penuhi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
1. Nomor Induk Berusaha (NIB) via OSS RBA
Sejak diberlakukannya sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, NIB menjadi syarat mutlak bagi semua pelaku usaha. NIB berfungsi sebagai identitas utama pengusaha, sekaligus menggantikan fungsi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Untuk bisnis kedai makanan minuman, Anda perlu mendaftarkan NIB dengan memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tepat, misalnya KBLI 56102 untuk Kedai Makanan atau KBLI 56103 untuk Kedai Minuman. Berdasarkan sistem risiko OSS, kedai makanan berskala mikro umumnya masuk dalam kategori risiko rendah, sehingga NIB saja sudah cukup berlaku sebagai perizinan tunggal untuk memulai operasional dasar.
2. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
Karena bisnis Anda berhubungan langsung dengan konsumsi publik, faktor kebersihan menjadi sangat krusial. Pemerintah mensyaratkan adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi tempat pengelolaan makanan, termasuk restoran, rumah makan, dan kedai. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat setelah melalui proses pengecekan kelayakan dapur, sanitasi air, pengelolaan limbah, dan kebersihan penjamah makanan (karyawan). Memiliki SLHS tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga menjadi nilai jual bahwa kedai Anda aman dari risiko kontaminasi penyakit.
3. SPP-IRT atau Izin Edar BPOM
Jika bisnis kedai makanan minuman Anda juga menjual produk dalam kemasan yang bisa disimpan lama (seperti sambal kemasan, kopi literan botolan, atau camilan kering), Anda memerlukan izin edar.
SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga): Diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk produk makanan/minuman yang diproduksi di skala rumah tangga dengan daya tahan lebih dari 7 hari.
Izin Edar BPOM (MD): Diwajibkan jika produk Anda memiliki risiko tinggi (seperti produk olahan susu, daging beku), diproduksi secara pabrikan berskala besar, atau ditujukan untuk pasar ekspor.
4. Kewajiban Sertifikat Halal
Ini adalah regulasi terbaru yang paling penting untuk diperhatikan. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menetapkan bahwa produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal. Aturan ini sudah diberlakukan secara ketat.
Di momen bulan puasa, memiliki Sertifikat Halal adalah kunci utama untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. Pelanggan muslim tentu akan lebih memilih kedai yang secara transparan telah dijamin kehalalan produknya. Pemerintah saat ini juga menyediakan jalur Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi pelaku UMK yang memenuhi syarat self-declare, sehingga tidak ada lagi alasan untuk menunda kepengurusan izin yang satu ini.
Jangan Tunggu Nanti, Urus Legalitas Anda Sekarang!
Memulai bisnis kedai makanan minuman di bulan puasa memang sangat menjanjikan. Namun, bisnis yang hebat adalah bisnis yang taat aturan. Mengabaikan perizinan dapat berisiko pada penyegelan usaha, denda administratif, hingga hilangnya kepercayaan konsumen.
Mengurus perizinan di era digital saat ini memang sudah jauh lebih mudah, namun memahami alur regulasi yang terus diperbarui terkadang bisa menyita waktu dan fokus Anda dari operasional bisnis. Jangan biarkan kendala birokrasi menghambat laju kesuksesan kedai Anda.
Jika Anda merasa kesulitan menentukan KBLI yang tepat, bingung mendaftar OSS, atau butuh pendampingan mengurus Sertifikat Halal dan SLHS, tim profesional kami siap membantu kelancaran legalitas bisnis Anda dari awal hingga tuntas.
Mari fokus kembangkan resep dan layanan kedai Anda, biarkan kami yang mengurus legalitasnya! Hubungi kami sekarang untuk konsultasi lebih lanjut melalui:
